Foto/Net 

nusakini.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia adalah negara besar, yang memiliki 17.000 pulau, 516 kabupaten dan kota, 34 provinsi, 714 suku yang berbeda-beda, dan 1.100 lebih bahasa lokal, bahasa daerah. Hal ini, menurut Presiden, adalah takdir Allah, hukum Allah, keragaman di Indonesia yang harus dijaga.

“Jaga persatuan, jangan sampai persatuan diantara kita ini renggang retak gara-gara pilkada, jangan. Gara-gara pilihan bupati, gara-gara pilihan wali kota, gara-gara pilihan gubernur, gara-gara pilihan presiden, jangan, kita ini saudara,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan sertifikat hak atas tanah di Balaikota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (9/6/2017) pagi.

Presiden mengingatkan, yang namanya Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup), Pemilihan Walikota hanya 5 tahun sekali. Karena itu, Presiden menyampaikan bahwa waktu ada pilihan gubernur ya sudah pilih, waktu ada pilpres ya sudah pilih, waktu ada pilihan bupati, pilih, waktu ada pilihan wali kota,  pilih.

Tapi setelah  itu, tegas Presiden, semua berkumpul lagi sebagai saudara. Nanti 5 tahun lagi, tambah Presiden, pilihan lagi, gitu.  “Jangan sampai dengan tetangga gesekan gara-gara pilihan bupati, pilihan gubernur, pilpres. Ndak, kita ini saudara. Kita ini saudara semuanya, harus semuanya kita berangkulan agar kekuatan negara ini menjadi negara yang besar,” ujarnya.

Serahkan 2.359 Sertifikat

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyerahkan 2.359 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat dari 11 kota/kabupaten di Jawa Barat. Rinciannya adalah Kota Tasikmalaya 315 sertifikat, Kabupaten Tasikmalaya 314, Kabupaten Ciamis 400, Kota Banjar 525, Kabupaten Pangandaran 275, Kabupaten Garut 300, Karawang 115, Kabupaten Cirebon 100, Kabupaten Cianjur 100, Kabupaten Sumedang 59 orang, dan Bekasi 50.

• Intelektualisasi Politik Atau Politisasi Intelektual, Mempertanyakan Integritas Pemburu Gelar Doktor
• Resmikan Produksi Smelter PT Freeport Indonesia, Presiden Jokowi: Dorong Hilirisasi dan Penerimaan Negara
• Presiden Jokowi Terima Agricola Medal, FAO: Transformasi Pertanian Indonesia Berkembang Pesat
• Ngobrol Santai Presiden Jokowi, Presiden Terpilih, Mentan Amran dan Menteri Lain Usai Pelantikan Wakil Menteri
• Disemprot Jokowi, Ini Kata Bupati Maros

Menurut Presiden Jokowi, di seluruh Indonesia ada 226 juta bidang tanah yang harusnya diberi sertifikat, tapi baru bisa diberikan 46 juta. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tahun ini minimal 5 juta harus bisa diberikan kepada rakyat. Tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta.

Di Jawa Barat sendiri, menurut Presiden, ada 19 juta bidang yang harus disertifikatkan. Ia menambahkan bahwa yang mendapatkan sertifikat baru 6 juta dan masih 13 juta, masih banyak sekali.

Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan, mereka yang sudah diberikan sertifikat atas tanahnya sangat beruntung. “Alhamdullilah hari ini sudah pegang yang namanya sertifikat. Kita tinggal menyelesaikan tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi yang 13 juta,” ujarnya.

Kepala Negara mengaku, dirinya dulu juga punya tanah, dan setelah 12 tahun baru pegang sertifikat. “Waktu saya pegang, dapat sertifikat, betul-betul hati saya senang, tentram. Karena apa, ini adalah hak hukum. Pegang. Ada orang yang, wah ini kan punya saya. Enggak bisa, ini punya saya, ini tandanya jelas. Namanya jelas, alamatnya jelas, meter perseginya  jelas,” ungkapnya.

Untuk itu, Kepala Negara berpesan agar yang sudah pegang sertifikat disimpan, diberi plastik, supaya kalau ada genting yang bocor itu tidak merusak sertifikat.

Selain itu, sertifikat itu juga perlu difotokopi, sehingga kalau terpaksa hilang sertifikat aslinya, photocopy-nya masih ada, ngurusnya mudah. “Kalau tidak punya photocopy ini (sertipikat) nya hilang, sudah, sangat sulit. Photocopy, mengurusnya mudah,” tuturnya.

Mengenai penggunaan sertifikat hak atas tanah sebagai agunan pinjaman, Presiden Jokowi mengatakan, boleh-boleh saja. Tapi ia mengingatkan agar hati-hati kalau akan pinjam uang di bank.

“Saya titip, dihitung-hitung yang betul. Dihitung, dikalkulasi yang benar. Karena waktu menerima itu enak, ya kan. Yang sulit itu mengembalikan, mengangsur, mencicil, itu sulit,” tutur Presiden seraya mengingatkan, dihitung betul jangan sampai ini pinjam di Bank, hilang dan malah tidak pegang sertifikat.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. (p/mr)